Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Baiturrahmah (Unbrah) menyosialisasikan sistem akreditasi institusi pada Sabtu 17 Juli 2021 secara dalam jaringan.
Ketua LP3M Unbrah Prof. Dr. Ir. Novirman Jamarun, M.Sc yang tampil sebagai narasumber mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk memaparkan kepada seluruh pengelola kampus di Unbrah terkait adanya perubahan sistem untuk proses akreditasi dan re-akreditasi.
Dalam hal ini kata Ketua LP3M telah disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi.
Salah satu bunyinya kata Ketua yakni dalam re-akreditasi dilakukan pemantauan dan evaluasi dari LAM atau BAN PT yang mengacu pada persyaratan berdasarkan data yakni Pangkalan Data Dikti (PDDikti), fakta hasil assesment, dan direktorat terkait.
Dalam pemantauan ini mengacu pada peraturan Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi (PT) Nomor 1 tahun 2020 tentang mekanisme akreditasi.
Mekanisme pemantauan ini ditentukan oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN PT yang meliputi tiga tahapan.
Pemantauan tahapan pertama dilakukan berdasarkan data kuantitatif yang ada di PDDikti. Bila dalam tahap pertama ini tim DE masih membutuhkan data maka perguruan tinggi wajib memberikan dan memperlihatkan dokumen tambahan.
Menurut Ketua inilah perbedaannya, bila dahulu PT terlebih dahulu menyiapkan bahan dalam bentuk dokumen borang. Kali ini borang disusun setelah tim BAN PT melihat adanya kekurangan atau perlu informasi tambahan.
Dengan kata lain bila telah lulus pada tahapan pertama maka re-akreditasi dikatakan telah rampung.
Kemudian bila pada tahap kedua ini masih juga dibutuhkan informasi lebih banyak, maka tim DE akan melakukan assesment lapangan atau kunjungan luring atau daring ke perguruan tinggi atau disebut tahap pemantauan ketiga.
Setelah penentuan diperpanjang atau tidaknya suatu perguruan tinggi oleh BAN PT barulah akan ditentukan peringkat akreditasinya.
Untuk itu kata Ketua LP3M bila Unbrah minimal mendapatkan nilai yang sama dengan akreditasi sebelumnya yakni B, maka prasyarat utama di pemantauan pertama yakni data kuantitatif di PD Dikti dapat memenuhi.
Beberapa prasyarat agar lolos di tahap pertama monitoring BAN PT antara lain persentase program studi telah terakreditasi besar sama dengan 75 persen. Kemudian persentase penurunan jumlah mahasiswa baru dari TS-2 ke TS kecil dari 20 persen.
Kemudian Ketersediaan dosen tetap setiap program studi besar sama dengan 5 orang. Sedangkan persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah semua dosen kecil dari 40 persen. Lalu rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap dengan rincian PT akademik kecil sama dengan 50 dan PT Vokasi kecil sama dengan 40. Dan terakhir persentase penurunan jumlah lulusan dari TS-2 ke TS kecil dari 20 persen.
Secara keseluruhan pada tahap 1 ini BAN-PT melakukan asesmen data yang meliputi akreditasi program studi, mahasiswa asing, dosen (ketersediaan dosen per PS, jabatan fungsional, Rasio dosen tidak tetap (DTT), rasio mahasiswa-dosen (RMD)), capaian pembelajaran, dan efektivitas dan produktivitas pendidikan (masa studi, kelulusan tepat waktu, dan keberhasilan studi).
Bila hasil dari pemantauan itu memuaskan tidak ada pemantauan lanjutan dan perguruan tinggi resmi re-akreditasi.
Dengan catatan tersebut tambah Prof Novirman menjadi perhatian seluruh Civitas Akademika di Unbrah dalam melengkapi data-data kuantitatif di PD Dikti Unbrah.
Mengingat juga re-akreditasi Unbrah perlu dilakukan pada November 2021 mendatang maka upaya melengkapi data tersebut harus dimulai dari saat ini.
Sejalan hal tersebut Rektor Unbrah Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S mengimbau kepada seluruh pengelola dan pimpinan prodi, fakultas hingga universitas untuk bersama membantu LP3M dalam melengkapi data di PDDikti.
Harapannya masih dapat meraih peringkat yang sama dengan saat ini yakni B dan tidak kecolongan atau tidak terakreditasi.
Kegiatan ini dimoderatori oleh Sekretaris LP3M Unbrah Ira Suryanis, S.ST, M.Keb dan diikuti oleh semua pimpinan di Unbrah dari Prodi hingga Universitas.